Tugas Wewenang Dan Kewajiban Sekjen KPU

Tugas Wewenang Dan Kewajiban Sekjen KPU. Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibanhr oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Berikut adalah Penjelasan Tentang Uraian Tugas Dan Tanggungjawab Sekretariat Jenderal KPU.

Tugas Sekretariat Jenderal KPU

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
3. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
4. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
5. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungiawaban KPU;
6. Membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Sekretariat Jenderal KPU

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
4. Memberikan Layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Sekretariat Jenderal KPU

1. Menyusun laporan pe rtanggungiawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan Dokumen Pemilu; dan.
3. Mengelola barang inventaris KPU

Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sumber

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 85 Dan 86